Pengadaan Barang dan Jasa
Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil, Kami selalu mengutamakan prinsip dan asas GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sebagai landasan untuk mencapai tujuan menjadi BUMN yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi Negara.
Sebagai bagian dari penerapan GCG Danareksa, berikut beberapa piagam, laporan, peraturan, serta keputusan direksi yang dapat dilihat:
- Profil Perusahaan
- Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan
- Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan
- Informasi Jenis Kegiatan Usaha
- Jangka Waktu Pendirian Perusahaan
- Permodalan Perusahaan
- Pemegang Saham Perusahaan
- Profil Direksi PT Danareksa (Persero)
- Profil Komisaris PT Danareksa (Persero)
- Lembar Berita Negara Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan PT Danareksa
- Lembar Berita Negara Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Anak Perusahaan PT Danareksa
- Hasil Penilaian oleh Auditor Eksternal dan Lembaga Pemeringkat
- Sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris
- Mekanisme Penetapan Direksi dan Komisaris
- Kasus Hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik
- Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Pengumuman Penerbitan Efek yang Bersifat Utang
- Pergantian Akuntan yang mengaudit Perusahaan
- Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan
- Kegiatan Penugasan Pemerintah
- Program-program Perusahaan Tahun 2024
- Program-program Perusahaan yang sedang berlangsung di tahun 2024
- Ringkasan Kinerja atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capaiannya
- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan Tahun 2023 (audited)
- Laporan Neraca Laba Rugi Tahun 2023 (audited)
- Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2023
- BUMN Mengumumkan Laporan Keuangan Lainnya Tahun 2024
- Daftar Informasi Publik Perusahaan
- Informasi Dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian
- Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
- Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi
- Jumlah Informasi Publik yang diterima
- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
- Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagaian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak
- Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik
- Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan
- Tata Cara Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan
- Kalender Kegiatan Perusahaan
- Daftar Rancangan dan Tahapan Pembentukan Keputusan atau Kebijakan Yang Sedang Dalam Proses Pembuatan
- Daftar Peraturan Peundang-undangan, Keputusan atau Kebijakan Yang telah disahkan
- WBS atau SP4N-LAPOR
- Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan Perusahaan (WBS)
- Mekanisme Penetapan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi